Fahri Hamzah : Kritikan Rakyat ke DPR RI Tidak Ada Batasannya
Dewa-Dewa Poker - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Undang-Undang MD3 atau yang lebih dikenal sebagai UU MD3 itu bukan untuk rakyat yang melakukan kritik terhadap kinerja DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk para pejabat pemerintahan atau eksekutif. Ia berharap masyarakat bisa memahami Pasal tersebut dan tidak menarik opini masing-masing terhadap UU MD3 tersebut.
Situs Poker Online Terpercaya - "Saya mau clear kan ini sampai tuntas. Kata orang-orang atau setiap orang di dalam Pasal 73 itu ditujukan kepada mitra kerja, bukan rakyat Indonesia. Konten itu adalah cara kita untuk menjaga agar pelaksanaan tugas DPR RI tidak ada yang menghambat itu wajib karena ini amanah UUD. Jadi itu bukan untuk rakyat, kritik ke DPR RI itu sama sekali tidak ada batasannya" tegas Fahri Hamzah saat menerima delegasi GKI yang dipimpin mantan Wagub DKI Jakarta, Prijanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Agen Poker Online Terpercaya - Fahri Hamzah juga menjelaskan bahwa masyarakat telah keliru dalam memahami UU MD3, seolah-olah UU MD3 itu bisa membungkam sikap kritis masyarakat Indonesia padahal itu sangat mustahil karena sama sekali tidak ada prosedurnya. Aspirasi seperti ini memang sangat perlu diterima oleh pejabat negara di Indonesia termasuk DPR RI untuk bisa meluruskan semua kesalahpahaman yang terjadi.
Situs Judi Live Kasino Online Terpercaya - "Waktu itu telah dicantumkan dalam pasal itu setiap pejabat negara. Tapi kementerian Hukum dan HAM mengatakan tidak boleh norma itu dipakai untuk setiap pejabat, makannya diganti untuk setiap orang. Namun setiap orang itu bukan rakyat melainkan mitra kerja. Sebentar lagi akan ada hukum acara yang akan dibua oleh MKD nanti, yang menjelaskan yang dimaksud setiap orang itu siapa saja, agar ini tidak ada salah paham yang terjadi di masyarakat" jelas Fahri.
Bandar Bola Piala Dunia 2018 - Fahri menjelaskan, adanya pasal itu, sebab akhir-akhir ini banyak pejabat yang tidak mau hadir ketika dirinya diundang rapat oleh DPR RI. contohnya KPK yang telah menolak dipanggil dengan alasan bersifat independen, begitu pula Menteri BUMN yang tidak pernah datang memenui undangan DPR RI. "Padahal setiap lembaga negara yang anggarannya dibiayai oleh APBN itu wajib datang apabila dipanggil DPR sebagai badan pengawas pemerintahan"tambah Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Agen Togel Online - Dia melanjutkan DPR hari diberasi dari kungkungan eksekutif. bila perlu seperti di Amerika Serikat (AS) yang dimana parlemennya bisa men-shutdown pemerintahannya. Olhe karena itu, Fahri mengajak GKI untuk melakukan kerja sama memberi sesuatu yang lebih besar kepada bangsa Indonesia. "Kalau saya lihat GKI ini di group WA hari-harinya memikirin rakyat Indonesia, sementara pejabatnya belum tentu bisa begitu, makannya saya mau ikut melebur semuanya" imbuh Fahri Hamzah.
Bandar Togel Online - Kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto ini memang bermaksud untuk menyampaikan petisi terkait dengan diundangkannya UU MD3. Petisi tersebut menurut Prijanto berangkat dari adanya kegelisahan karena ada normal yang dicantumkan dalam UU tersebut, yaitu pada Pasal 73 yang menyatakan bahwa DPR RI dapat memanggil setiap orang dengan menggunakan Kepolisian Republik Indonesia jika yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat DPR RI.
