DPRD DKI Jakarta : Warga Laporkan Anies Baswedan Karena Warga Merasa Tidak Nyaman
Dewa-Dewa Poker - Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut laporan warga yang ditujukan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam proses kebijakan penataan Tanah Abang yang menurut Anies Baswedan merupakan langkah yang sangat tepat. Sedangkan di lapangan sendiri masyarakat dan pedagang justru merasa dirugikan akibat adanya kebijakan Anies Baswedan tersebut.
Situs Poker Online Terpercaya - "Ketika ada warga atau masyarakat yang ada di daerah DKI Jakarta dan sekita yang melakukan kritikan itu kemudian memilih menempuh jalur hukum, saya kira itu merupakan salah satu langkah yang sangat positif. Saya turut mengapresiasi itu yang dilakukan masyarakat di sekitar DKI Jakarta yang melaporkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada Polda Metro Jaya" ujar Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Agen Poker Online Terpercaya - Menurut Gembong Warsono sendiri, adanya laporan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu karena warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang turut merasa sangat terganggu serta tidak nyaman dan justru dirugikan akibat adanya kebijakan baru yang dibikin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apa lagi menurut Gembong Warsono kebijakan yang dibikin oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut sangat banyak melanggar peraturan daerah.
Situs Judi Live Kasino Online Terpercaya - Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono juga menyebutkan bahwa sebelumnya Anies Baswedan mengambil kebijakan penataan Tanah Abang tersebut, Partai PDI Perjuangan sejak awal sudah mengingatkan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur, Anies Baswedan tersebut melanggar 2 peraturan daerah dan Undang-Undang, Yaitu Peraturan Tentang Rencana Detai Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Perda tentang Ketertiban Umum serta Undang-Undang tentang Jalan Raya.
Bandar Bola Piala Dunia 2018 - "Itu kan masyarakat merasa sangat terganggu dan merasa dirugikan oleh kebijakan itu kan? sehingga masyarakat melaporkan kebijakan tersebut kepada Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Mereka itu sangat terganggu kenyamanan atas penutupan jalan itu. Fraksi PDI Perjuangan juga sejak jauh-jauh hari sebelum Gubernur mengambil kebijakan tersebut kami sudah menyampaikan bahwa ketika kebijakan Anies Baswedan tersebut menempatkan PKL di sepanjang jalan Jati Baru, Tanah Abang itu sudah melanggar beberapa aturan, dan ini memang tidak bisa dibiarkan" katanya.
Agen Togel Online - Sebelumnya Jack Boyd Lapian, selaku Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, melaporkan Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya, Jakarta pusat pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 kemarin. Laporan itu berkaitan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus oleh Jack Boyd Lapian dengan nomor laporan : TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Tanggal 22 Februari 2018 yang lalu.
Bandar Togel Online - Pelapor menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bertentangan dengan Pasal 12 Udang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancama pidana selama 18 bulan atau denda sekitar Rp 1,5 Miliar. "Banyak ya dari Undang-Undang Perda yang sudah dilanggar lalu pidananya itu 18 bulan. Terus Perda dilanggar lalu Pergub, ya kalau tidak salah tahun 2007, jadi intinya itu adalah PKL tiak boelh untuk mengganggu jalan raya" ujar Jack Lapian.
